Ads Top

Biografi Jenderal M. Jusuf, Tokoh Militer Berpengaruh dari Sulsel


Pada peringatan Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia (HUT TNI) ke 75, tim Biografi akan mengulas sejumlah tokoh militer berpengaruh di Indonesia, salah satu diantaranya adalah Jenderal TNI (Purn.) Andi Muhammad Jusuf Amir yang lebih dikenal dengan panggilan Jenderal M.Jusuf.  Berikut biografinya.


Jenderal TNI (Purn.) Andi Muhammad Jusuf Amir (lahir di Kajuara, Bone, Sulawesi Selatan, 23 Juni 1928 – meninggal di Makassar, Sulawesi Selatan, 8 September 2004 pada umur 76 tahun) atau lebih dikenal dengan nama Jenderal M. Jusuf adalah salah satu tokoh militer Indonesia yang sangat berpengaruh dalam sejarah kemiliteran Indonesia. 

Ia juga merupakan salah satu keturunan bangsawan dari suku Bugis, hal ini dapat dilihat dengan gelar Andi pada namanya, akan tetapi melepaskan gelar kebangsawanannya itu pada tahun 1957 dan tidak pernah menggunakannya lagi.

Jusuf merupakan putera seorang bangsawan yang bernama Arung Kajuara. Beristerikan Elly Saelan yang merupakan adik kandung Emmy Saelan Pejuang Asal Makassar Sulawesi Selatan dan memiliki seorang anak yang sudah meninggal dunia bernama Jaury Jusuf Putra.

Elly Saelan (Saeli) adalah adik kandung dari Emmy Saelan dan Maulwi Saelan.

Tak banyak ulasan tentang kehidupan kecil Jusuf selain fakta ia adalah seorang Bugis bangsawan seperti yang dibuktikan dengan gelar "Andi" di depan namanya. Jusuf kemudian mencela latar belakang aristokrat dengan menjatuhkan Andi dari namanya.

Pendidikan

• HIS di Watampone
• MULO
• SMA
• Militer
• Kursus Atase Militer
• SSKAD (Sekolah Staf & Komando AD) sekarang Seskoad di Bandung (1952-1953)
• US Army Infantry Officers Advanced Course di Fort Benning, Amerika Serikat 1955-1956
• Kursus Lintas Udara / Airborne Course di Amerika Serikat
• Kursus Singkat Khusus Angkatan IV
Seskoad 1969


Karier Militer

Ketika para pemimpin Nasionalis, Soekarno dan Mohammad Hatta memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Jusuf menunjukkan dukungannya dengan bergabung dengan Devosi Rakyat Indonesia dari Sulawesi (KRIS). 


Menjelang akhir tahun 1945, dengan Belanda Pemerintah mempersiapkan untuk merebut kembali Indonesia, Jusuf dan rekan-rekannya sesama anggota KRIS berlayar untuk Java untuk bergabung dalam pertempuran.

Jusuf sebenarnya mulai karier militernya di Angkatan Laut, menjadi ajudan dari Angkatan Laut Letnan Kolonel Kahar Muzakkar di Angkatan Laut ke-10 Staf Komando kantor pusat di Yogyakarta.

Pada 1949, Jusuf telah beralih ke Angkatan Darat, menjadi bagian dari Polisi Militer sebelum menjadi anggota Komisi Militer Indonesia Timur.

Pada tahun 1950, Jusuf menjadi ajudan Kolonel Alexander Evert Kawilarang, Panglima KO-TT VII/Wirabuana yang keamanan singkat menutupi seluruh Indonesia Timur. Dalam posisi ini, Jusuf berpartisipasi dalam memadamkan pemberontakan oleh Republik Maluku Selatan (RMS). 

Jusuf kemudian melanjutkan karier militernya, melayani sebagai Kepala Staf Resimen di Manado, sebuah Operasi Asisten Panglima KO-TT VII/Wirabuana, dan Kepala Cadangan Umum.

Selama pertengahan 1950-an ada kekhawatiran di kalangan masyarakat Sulawesi bahwa Pemerintah Pusat di Jakarta tidak melayani kebutuhan mereka. 

Mereka panggilan dibuat untuk desentralisasi dalam semua aspek Pemerintahan, mulai dari pembangunan ekonomi terhadap keamanan.

Menjadi seorang prajurit, Jusuf tertarik desentralisasi urusan keamanan dan bersama dengan rekan-rekan yang berpikiran sampai pada kesimpulan bahwa Sulawesinese harus bertanggung jawab atas keamanan di wilayah mereka sendiri.

Jusuf juga menunjukkan keprihatinan oleh fakta bahwa KO-TT VII/Wirabuana singkat keamanan mencakup seluruh Indonesia Timur sedangkan Kodam di Indonesia Barat memiliki area spesifik untuk menutupi.

Perhatian terhadap desentralisasi memuncak dalam pernyataan Permesta yang ditandatangani oleh tokoh-tokoh penting di Sulawesi (termasuk Jusuf) pada tanggal 2 Maret 1957. Pernyataan itu juga menyatakan keadaan darurat di Indonesia Timur. Pada saat ini, Jusuf menjadi perwira operasi untuk Permesta.

Itu tidak Namun lama, sebelum Jusuf meninggalkan gerakan. Pada Mei 1957, Kepala Staf Angkatan Darat Abdul Haris Nasution, resmi pembentukan empat Kodam di Indonesia Timur untuk menutupi keamanan Sulawesi. 

Dengan permintaannya telah terpenuhi, tidak ada alasan untuk Jusuf untuk tinggal dengan Permesta. Sebaliknya, Jusuf menjadi mata-mata, melaporkan hasil pertemuan kepada Pemerintah Pusat yang curiga bahwa Permesta adalah gerakan separatis.

Jusuf menjatuhkan sandiwara dengan Permesta pada Mei 1958 dengan pengangkatannya sebagai Panglima Kodam Sulawesi Selatan dan Tenggara. Dari posisinya, Jusuf dibantu Pemerintah Pusat dalam memadamkan gerakan Permesta.

Pada Oktober 1959, Jusuf dipindahkan ke Kodam XIV/Hasanuddin menjadi Komandan nya. Sebagai Panglima Kodam XIV/Hasanuddin, Jusuf bertanggung jawab atas keamanan Sulawesi Selatan dan Tenggara.

Pada tanggal 27 Agustus 1964, Jusuf diangkat sebagai Menteri Perindustrian. Meskipun ini adalah pos sipil, itu tidak mengherankan bahwa Jusuf diangkat ke posisi ini karena Soekarno memiliki anggota lain dari ABRI dalam kabinetnya untuk alasan lain selain pertahanan dan keamanan (Contoh: Letnan Jenderal Hidayat sebagai Menteri Telekomunikasi dan Ali Sadikin dari Marinir menjabat sebagai Menteri Perhubungan).

Saksi Kunci Supersemar

Pada tanggal 11 Maret 1966, Jusuf menghadiri pertemuan Kabinet di Istana Presiden, yang pertama sejak Soekarno reshuffle kabinet pada akhir Februari. Pertemuan tidak berlangsung lama sebelum Sukarno, setelah menerima surat dari Komandan Pengawal, tiba-tiba meninggalkan ruangan. 

Ketika pertemuan itu selesai, Jusuf dan Menteri Urusan Veteran, Basuki Rachmat, pergi ke luar Istana Presiden untuk bergabung dengan Amir Machmud Panglima KODAM V/Jayakarta. Jusuf kemudian diberitahu apa yang terjadi bahwa Soekarno telah pergi ke Bogor dengan helikopter karena situasi yang tidak aman di Jakarta.

Jusuf kemudian menyarankan bahwa mereka bertiga pergi ke Bogor untuk memberikan dukungan moral kepada Soekarno. Ketiganya kemudian pergi ke kediaman Letnan Jenderal Soeharto, Panglima Angkatan Darat yang telah membentuk posisi sebagai lawan politik terkuat Soekarno. 

Menurut Amir Mahmud, Soeharto meminta ketiga Jenderal ini untuk memberitahu Soekarno kesiapan untuk memulihkan keamanan, namun Presiden harus memintanya.

Di Bogor, ketiganya bertemu dengan Soekarno yang tidak senang dengan keamanan dan dengan desakan Amirmachmud bahwa semuanya aman. Soekarno kemudian mulai mendiskusikan pilihan dengan ketiga Jenderal sebelum akhirnya meminta mereka bagaimana dia bisa mengurus situasi. 

Jusuf dan Basuki diam, tetapi Amirmachmud bahwa Soekarno memberi Soeharto beberapa kekuatan dan memerintah Indonesia dengan dia sehingga semuanya dapat diamankan. Pertemuan kemudian dibubarkan, Soekarno mulai mempersiapkan Keputusan Presiden.

Itu senja ketika Keputusan yang akan menjadi Supersemar akhirnya siap dan menunggu tanda tangan Soekarno. Soekarno memiliki beberapa keraguan menit terakhir tetapi Jusuf, bersama dengan dua jenderal dan lingkaran dalam Soekarno dalam Kabinet yang juga telah membuat perjalanan ke Bogor mendorongnya untuk menandatangani. Soekarno akhirnya menandatangani dan menyerahkan Supersemar Basuki akan diteruskan kepada Soeharto.

Ada kontroversi mengenai peran Jusuf di Supersemar. Ada menyebut Jusuf datang ke Bogor dengan folder merah muda dengan Supersemar sudah pre-prepared pada kertas dengan logo Angkatan Darat di atasnya dan bahwa ada empat Jenderal bukan tiga, makhluk Umum keempat Maraden Panggabean. Soekarno kemudian diintimidasi pistol oleh Basuki dan Panggabean sebelum menandatangani Supersemar yang telah disiapkan.

Pada 13 Maret, Soekarno memanggil Jusuf, Basuki, dan Amir Machmud. Soekarno marah karena Soeharto telah melarang Partai Komunis Indonesia (PKI) dan mengatakan bahwa Supersemar tidak mengandung instruksi tersebut. 

Bung Karno kemudian memerintahkan agar membuat sebuah surat untuk menjelaskan isi Supersemar namun surat itu tidak pernah muncul selain dari salinan yang dikumpulkan oleh mantan Duta Besar RI untuk Kuba, AM Hanafi.

Orde Baru

Sebagai pimpinan bangsa berubah dari Soekarno ke Soeharto, Jusuf melanjutkan sebagai Menteri Perindustrian. Itu juga dicatat bahwa meskipun memegang jabatan sipil, karier militer Jusuf melanjutkan sambil terus menerima promosi dari posisi ini.

Pada bulan April tahun 1978, Jusuf diangkat ke posisi Panglima ABRI saat bersamaan mengambil posisi Menteri Pertahanan dan Keamanan.

Sebagai Komandan, Jusuf ditugaskan oleh Suharto untuk memulai proses mengintegrasikan (Memanunggalkan) ABRI dengan rakyat. Jusuf nanti akan mengatakan bahwa ia tidak yakin apa urutan ini berarti, tetapi mengambil hal itu berarti bahwa ia membuat ABRI netral dalam politik, bukan menggunakan Golkar samping. 

Dalam hal ini ia berhasil seperti dalam Pemilu Legislatif 1982, Golkar tidak mendapatkan dukungan aktif dari ABRI yang dinikmati di dua sebelumnya Pemilu Legislatif yang berkompetisi masuk

Jusuf juga bertanggung jawab atas ABRI Memasuki Desa (ABRI Masuk Desa). Dalam program ini, ABRI dikirim ke daerah pedesaan untuk membantu dengan pembangunan infrastruktur.

Selama masa jabatannya sebagai Panglima ABRI, Jusuf mengembangkan reputasi sebagai Jenderal yang memperhatikan kesejahteraan anak buahnya. Ia secara rutin berkeliling daerah untuk mengunjungi tentara dan menanyakan tentang keluarga dan kondisi mereka. 

Hal ini membuatnya sangat populer di jajaran ABRI dengan mengorbankan hubungannya dengan Soeharto, yang mulai melihat Jusuf sebagai ancaman.

Pada tahun 1982, sebuah pertemuan para pejabat tinggi diadakan dan dihadiri oleh Soeharto, Jusuf, dan Amirmachmud yang saat itu menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Dalam pertemuan tersebut, Amirmachmud mengomentari popularitas Jusuf dan memintanya untuk menjelaskan dirinya kepada Soeharto. 

Merasakan tuduhan tersebut, Jusuf kehilangan kesabaran dan berjanji kepada Soeharto bahwa dia tidak pernah punya ambisi untuk kekuasaan dalam melakukan tugasnya. Kecurigaan Soeharto tampaknya telah menyakiti Jusuf dan sehingga dia tidak pernah menghadiri pertemuan Kabinet sampai ia diberhentikan dari posisinya di April 1983.


Karier Politik

Dari tahun 1983 sampai tahun 1993, Jusuf menjabat sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini adalah pekerjaan dari mana ia diperkirakan akan mencapai hal-hal besar, mengingat pendahulunya, Umar Wirahadikusumah yang kemudian menjadi Wakil Presiden. Namun, itu adalah akhir dari keterlibatannya dengan Pemerintah.

Jusuf memiliki hubungan dekat dengan Jusuf Kalla dan pada satu tahap dianggap menunjukkan Kalla salinan Supersemar yang ia diambil dari tahun 1966. Jusuf berubah pikiran dan menunjukkan Kalla sebagai versi fotokopian gantinya.

Ketika Jusuf mengumumkan niatnya untuk menghasilkan memoar pada hidupnya, ada harapan luas tentang apa pandangannya tentang Supersemar akan seperti (dari 3 jenderal yang menyaksikan penandatanganan Supersemar, hanya Amirmachmud telah menghasilkan akunnya). Pada awalnya, Soeharto dipercaya Jusuf untuk menerbitkan memoar sendiri tetapi berubah pikiran, meminta Jusuf agar Sekretariat Negara mempublikasikannya. Jusuf menolak tawaran ini.

Dalam kehidupan pensiunan nya, Jusuf aktif dalam kegiatan sosial dan mengurus pembangunan Mesjid Al Markas Al Islami Makassar, salah satu mesjid terbesar di Makassar, Sulawesi Selatan. ***



Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.