Ads Top

Kini, Effendi Simbolon Berhak Sandang Gelar Doktor

ANGGOTA Komisi I DPR Effendi Muara Sakti Simbolon berhasil meraih gelar doktor bidang ilmu Hubungan Internasional di Graha Sanusi Hardjadinata, Universitas Padjadjaran Bandung, Jawa Barat, Selasa (24/11). Politisi dari PDI Perjuangan itu sukses meraih gelar doktor dengan predikat yudisium cumlaude dalam sidang yang berlangsung hampir 120 menit.

Simbolon mempresentasikan disertasinya yang berjudul “Peran Kerja Sama Internasional Indonesia dalam Meningkatkan Kedaulatan Energi” di hadapan Ketua Sidang Prof. Dr. med. Tri Hanggono Achmad, Ketua Promotor Prof. Dr. H. Obsatar Sinaga, anggota Tim Promotor masing-masing Prof. Drs. Yanyan M. Yani, PhD dan Dr. Arry Bainus, MA. Tim Oponen Ahli  Prof. Ir. Purnomo Yusgiantoro PhD, Drs. Taufik Hidayat PhD dan Dr. R. Widya Setiabudi Sumadinata serta Prof. Dr. Drs. H. Nasruloh Nazsir MS selaku representasi guru besar.

"Jujur, penelitian saya ini sekaligus mengoreksi sikap politik saya saat ini. Saya bergabung dengan partai yang mengedepankan kedaulatan energi. Dengan desertasi ini sebagian besar terkoreksi. Tidak sepenuhnya proses renegosiasi menuju kedaulatan energi itu karena mental inlander," kata Effendi

Dalam sidang doktor dihadiri antara lain Ketua DPR Setya Novanto, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadi Mulyono, Ketua Wantimpres Sidharto Danusubroto, Menlu Retno Marsudi, Kepala BIN Sutiyoso, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Ketua BURT DPR Roem Kono dan pengusaha Chairul Tanjung

Effendi menjelaskan kerja sama internasional yang dilakukan Indonesia ternyata dapat meningkatkan kedaulatan energi nasional. Hal ini dilakukan salah satunya untuk menyelesaikan beragam masalah yang diakibatkan oleh permasalahan energi.

“Indonesia sebenarnya dihadapkan pada konsekuensi yang diakibatkan oleh persoalan yang ada mengenai energi. Karenanya perlu segera disadari melakukan pilihan yang tepat untuk me-manage segala keterbatasan tersebut,” katanya.

Effendi menambahkan, kerja sama internasional dalam konteks energi harus berpijak pada pentingnya menempatkan Indonesia untuk tetap berdaulat energi. Dengan demikian diharapkan makna kesejahteraan suatu negara dapat terwujud. Salah satu alasan penting dibangunnya kedaulatan energi didasarkan pada kesiapan Indonesia dalam memenuhi kebutuhan energi. Menurutnya, adanya kedaulatan energi didasarkan pada bagaimana Indonesia bisa memenuhi kebutuhan energinya.

Meski demikian, lanjut Effendi, ketersedian sumber daya alam khususnya minyak bumi dan gas memiliki potensi kelangkaan yang tinggi. Untuk itu ia merekomendasikan upaya kerja sama internasional yang dilakukan bukan hanya pencapaian keuntungan semata, melainkan lebih diharapkan ke arah pengembangan energi baru dan terbarukan.

“Ini sebagai antisipasi dini terhadap terbatasnya cadangan alami sumber energi nasional Indonesia,” tambah mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI periode 2004-2009 tersebut.

Effendi juga mendorong pentingnya pengembangan konsep kedaulatan energi eksternal. Konsep tersebut menurutnya akan menciptakan rambu-rambu kedaulatan energi nasional. Rambu ini juga untuk memberikan perlindungan warga negara dari ancaman kelangkaan energi.

“Saya tawarkan konsep kedaulatan energi eksternal, karena pada dasarnya untuk membangun ketahanan energi diperlukan pengelolaan sumber daya energi yang lebih optimal,” kata Effendi.

Ketika ditanya  tim penguji mengenai apakah Indonesia perlu melakukan nasionalisasi atas kontrak karya perusahaan-perusahaan asing, Simbolon mengatakan hal itu sulit dilakukan di Indonesia.  "Di Indonesia susah sekali pemimpinnya mendapatkan mandat mutlak dari rakyat, sehingga susah sekali jika akan melakukan nasionalisasi. Kemungkinan terbesar hanya melalui divestasi. Itu cara lain untuk meningkatkan kedaulatan energi," kata Simbolon.

Dengan demikian kata Simbolon, tidak harus serta merta melakukan nasionalisasi, bisa dengan divestasi sekurang-kurangnya 51 persen saham agar bisa memegang kendali operasi. "Dan divestasi ini tidak harus secara gratis. Itu cara kita membangun kedaulatan energi," kata Simbolon.

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.