Ads Top

Peggy Patricia Pattipi, Sempat Dibuang Keluarga

ANGGOTA DPR dari Papua di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dapat dihitung dengan jari.

Seorang yang cukup menonjol dan berwajah asli Papua adalah sosok berjilbab dan bersuara lebut, Hj. Peggy Patricia Pattipi. Bila melihat nama belakangnya, seseorang akan menerawang jauh ke belakang dan merujuk kepada mantan Gubernur Irian Jaya (Papua sekarang) Yacobus Pattipi.

Ya, Yacobus Pattipi adalah ayah dari Peggy, anggota Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Namun, selama 10 tahun Peggy sempat tersingkir dari keluarga setelah memutuskan masuk Islam pada tahun 1990. Bila mengingat masa itu, air mata Peggy kembali merembes dari kedua matanya.

Namun, semua itu dijalani Peggy dengan sabar dan iklhas. Kini keluarga besar telah menerima Peggy dengan sepenuhnya. “Keluarga sempat menolak saya termasuk tidak mau memegang anak saya dan saya pun dilarang menginjak rumah," ujar Peggy dengan suara lirih.

Apa yang dilakukan anggota Komisi V DPR ini selama dalam ‘pembuangan’ keluarga? “Allah membimbing dan mendidik saya. Disitulah saya lebih tekun mendalami Islam dan semakin kuat meyakini Islam dengan penuh semangat dan keikhlasan," tutur Peggy yang sehari-hari berkantor di lantai 18 Gedung Nusantara I Senayan.

Kelahiran Malang, 18 Agustus 1965 ini  memeluk Islam awalnya dipengaruhi oleh neneknya yang memang seorang muslimah. Keyakinannya semakin kuat saat mendalami Islam. Dia merasakan bahwa Islam memberikan tuntunan yang lengkap dan detail.

“Seiring berjalannya waktu, keluarga besar perlahan mulai menerima keputusan saya memeluk Islam. Bahkan akhirnya menghormati keputusan saya menjadi muslimah,” kata Peggy. "Saya tidak benci atas apa yang saya alami. Justru saya menjalani semua cobaan tersebut dengan penuh keikhlasan dan menyerahkan semuanya kepada Allah," papar Peggy yang mengaku dekat dengan ayah dan ibunya ini.

Peggi Patricia Pattipi lahir di Malang, 18 Agustus 1965. Pada Pemilu 2014 dia terpilih untuk kedua kalinya sebagai anggota DPR RI dari dapil Papua. Tekadnya yang besar untuk membangun dan memajukan Papua adalah modal terbesar Peggy mendapatkan simpati masyarakat Papua.

Menurut pengakuan Peggi, untuk menyambangi konstituennya yang tersebar di lebih 40 kabupaten di Papua, pada periode yang lalu dia sudah terbiasa mengeluarkan dana hingga tiga kali lipat dari dana reses yang dia terima. Tersebarnya distrik-distrik Papua yang tidak memungkinkan jika ditempuh menggunakan jalur darat mengharuskan Peggy berkeliling menggunakan pesawat sewaan yang tentu saja berbiaya tinggi. Pada periode lalu Peggy berkiprah di Komisi IV yang membidangi pertanian dan kehutanan.

Latar belakang politik yang cukup kuat diturunkan dari sang ayah yang merupakan mantan Gubernur Papua, Jacob Pattipi, dan suaminya yang merupakan seorang Wakil Bupati Mimika, Abdul Mu'is. Modal sosial ini pula yang memuluskan Peggy melenggang ke Senayan.

Saat di Komisi IV Peggy terlibat dalam pembahasan mega proyek sangat ambisius Merauke Integrated Food and Energi State. Ide pengembangan pangan dan energi ini bermula dari pemikiran bahwa proyek ini mampu menghasilkan tambahan cadangan pangan Indonesia. Dalam megaproyek ini tercatat 46 perusahaan yang telah berminat dan bergabung dan di antaranya satunya Medco Group yang telah menguasai lahan seluas 378.619 hektare.

Dalam kasus insiden Tolikara 17 Juli 2015, Peggy pun termasuk yang terus berinisiatif mengembalikan toleransi di Papua sesuai dengan akarnya. Konsep kultural yang perlaku di tanah Fakfak dikenal dengan prinsip Satu Tungku Tiga Batu.

“Prinsip ini bukan sekadar slogan atau wacana. Ini nyata sebagai gambaran masyarakat Papua yang hidup dalam bingkai kekeluargaan yang berlandaskan pada tiga agama yaitu Katolik, Islam dan Kristen Protestan,” ujarnya.

Menurut Peggy kejadian ini baru pertama di Papua. Sebab selama ini yang sering terjadi adalah kekerasan yang dipicu perang suku. “Namun tiba-tiba terjadi pembakaran rumah ibadah pada saat umat Islam melaksanakan Salat Ied,” ujar alumnus  STIM-LPMI Makassar.

Peggy pun termasuk yang kritis atas rencana pembangunan smelter di tanag Papua. Menurutnya, Smelter harus memberikan kemakmuran kepada masyarakat Papua. Jangan sampai keberadaan smelter yang dapat menyerap banyak tenaga kerja di sisi lain malah menyingkirkan putra daerah. Masyarakat papua hanya jadi penonton dan hanya kebagian limbah.

”Memang smelter ini dapat menyerap tenaga kerja. Tapi smelter ini dibangun di tanah adat masyarakat Kamoro. Pemerintah harus memperhatikan mereka. Jangan sampai karena kecanggihan alat smelter namun SDM masyarakat Kamoro tersingkir karena hadirnya orang dari daerah lain,” Peggy mengingatkan.

Upaya pengkajian, kata Peggy, tidak hanya terkait dengan keterlibatan SDM masyarakat asli. Pemerintah juga perlu melakukan pengkajian terhadap infrastruktur, air bersih, listrik, fasilitas jalan yang memadai, dan kebutuhan lahan yang dibutuhkan.

“Harus betul-betul ada pengkajian secara meluas. Intinya apakah di Mimika bisa didirikan smelter, bagaimana listriknya, jalannya, dan sebagainya. Itu semua harus diperhatikan pemerintah daerah jika ingin membangun smelter di Mimika,” terang Srikandi dari Timur ini.

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.