Ads Top

Endang Srikarti:Artikulatif, Kritis dan Merakyat

PENAMPILANNYA sangat anggun, energetik dan kerap menebar senyum. Kesehariannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, sangat menonjol. Selain kerap mengenakan kebaya dan berbalut bawahan kain, perempuan yang memiliki nama lengkap Endang Srikarti Handayani ini juga sangat artikulatif dan kritis saat sidang dengan mitra kerja atau ketika menanggapi sebuah isu kontroversial.

Ketika sebagian anggota DPR malu-malu berkomentar tentang dana aspirasi untuk daerah pemilihan, Endang termasuk yang berani berbicara. Endang tidak takut dihujat karena dana aspirasi itu dalam anggapan anggota Fraksi Partai Golkar ini, memiliki alasan dan landasan aturan yang kuat.

Menurut Endang, anggaran reguler dari APBN dan APBD tak bisa menutupi sepenuhnya kebutuhan anggaran pembangunan di daerah. DPR lewat usulan program pembangunan dapil  justru ingin menutupi kekurangan tersebut. Aspirasi rakyat di daerah semakin konkret direalisasikan dengan program ini.

“Memang ada program pembangunan dari pemerintah tapi itu tidak cukup dan belum menyentuh aspirasi rakyat seluruhnya. Maka diadakanlah program pembangunan dapil. Ini bagus sekali,” papar anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR.

Menurut Endang , dana aspirasi sebesar Rp 20 miliar per anggota justru untuk mempercepat sekaligus pemerataan pembangunan daerah. Dana sebesar itu bagian dari program aspirasi dapil yang bisa dimanfaatkan para anggota untuk merealisasikan pembangunan di daerah sesuai aspirasi yang diserapnya setiap kali reses.

“Jadi, saat kunjungan ke dapil itu kan, menyerap banyak aspirasi. Nah, penyerapan itu kemudian  dibawa ke fraksi masing-masing, termasuk ke rapat paripurna. Kalau aspirasi itu tidak diakomodir, berarti selama ini tidak ada gunanya kunjungan ke dapil dan melakukan reses,” kata anggota DPR dari daerah pemilihan Jawa Tengah V (Boyolali, Klaten, Sukoharjo dan Solo).

Anggaran Rp 20 miliar per anggota itu, sambung Endang, merupakan besaran maksimal yang bisa diajukan.  Artinya, tidak setiap anggota kebutuhan aspirasinya sampai Rp 20 miliar. Bisa saja anggaran yang dicairkan kurang dari Rp 20 miliar. Tergantung dari kebutuhan anggaran program yang diajukan setiap anggota.

“Sebaliknya, bila Rp 20 miliar masih kurang, anggota yang bersangkutan bisa mengajukan tahun berikutnya,” kata alumnus Fakultas Hukum Universitas Borobudur  Jakarta.

Endang juga di Komisi VI sangat kritis ketika rapat dengar pendapat dengan Badan Urusan Logistik (Bulog). Apalgi isu yang dibahas terkait langsung dengan kepentingan masyarakat di dapilnya. "Saya meminta pemerintah tidak lagi impor beras dan tidak impor gula. Petani harus diberdayakan dan supaya para generasi mudanya juga semangat jadi tani, tidak menjadi kaum urbanisasi," tandas Endang.

Endang juga mengkritisi beras untuk rakyat miskin yang tidak layak dikonsumsi. Menurutnya, beras selama ini terlalu lama di gudang Bulog sehingga kualitasnya menurun dan kadar gizinya rendah. "Mohon, beras itu layak untuk kami makan dan bukan beras berbau. Bulog terlalu lama menyimpan beras di gudang. Ke depan agar Bulog berkomitmen dan konsisten dengan memperhatikan kebutuhan rakyat. DPR tentu akan selalu melakukan pengawasan," ujarnya.

Endang yang sehari-hari berkantor di lantai 13 Gedung Nusantara I ini sempat menjadi pusat perhatian ketika memutuskan menjadi orangtua asuh sementara Gaizka Tristan, 12 tahun, anak korban kekerasan ibu kandungnya di Cipulir, Jakarta Selatan. Endang bahkan  juga mengasuh Cyrys Lamija Rose (kakak) dan Vox Vicious Lucious (adik). Ibu korban saat itu mendekam di tahanan Polres Jakarta Selatan, karena diduga tersangkut kasus penggunaan narkoba.

“Apa yang dilakukan Ibu Endang Srikarti merupakan terobosan baru dalam mengasuh anak-anak yang tersangkut masalah hukum. Di KPAI sendiri banyak kasus sejenis yang perlu penanganan segera,” kata Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia Erlinda, memuji keputusan Endang.

***
Sejak dilantik menjadi anggota DPR, Endang ditempatkan di Komisi VIII yang membidangi agama, sosial dan pemberdayaan perempuan.  Namun, pada April 2015 terjadi mutasi besar-besaran di Fraksi Golkar dan sekarang Endang bertugas di Komisi VI yang membidangi perindustrian, investasi, perdagangan, koperasi dan BUMN.

Dalam setiap sidang baik di Komisi, Baleg, atau rapat lainnya, alumnus S2 Magister Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), ini kerap mewarnai rapat. Dia mampu memengaruhi suasana rapat dari suasana tegang menjadi cair bersahabat, dari suasana mengambang menjadi jelas lebih terarah.

Selain itu, komitmennya sebagai wakil rakyat tampak pada sikapnya yang terbuka. Endang boleh dikatakan anggota DPR yang mengutarakan secara terbuka di ruang-ruang rapat (Raker dan RDP) bahwa ruang kerjanya terbuka untuk siapa saja. “Monggo.... Bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau bertukar pikiran atau silaturrahmi dengan saya, silakan datang ke ruang 1322,” kata pendiri firma hukum Soenyoto, SH & Rekan.

Bagi Endang, semua orang yang berada di ruang rapat-rapat mulai dari anggota DPR, mitra kerja, tenaga ahli, sekretariat komisi dan lain-lain, adalah keluarga besarnya. “Saya selalu mendudukkan bahwa mereka adalah sahabat, bahwa mereka baik dan secara interpersonal merasakan kenyamanan. Dengan begitu kan kita semua akan merasakan kenyamanan batin. Jadi kepercayaan antarsahabat harus dibangun,” kata perempuan kelahiran Boyolali 18 Agustus 1963.

Popularitasnya yang moncer di DPR diimbangi juga dengan aktivitas blusukan di dapil. Endang bukan tipe anggota Dewan yang hebat di menara gading dan tidak tersentuh rakyat. Atau tipe anggota Dewan yang hanya cukup memberdayakan stafnya untuk berhubungan dengan konstituennya.

Bagi Endang, sejatinya hari libur itu tidak ada. Dalam sepekan, dia habiskan waktu untuk bekerja di kantor Dewan dan bekerja di dapil. “Saya tidak kenal hari libur. Sebab, saya dipilih masyarakat untuk membawa aspirasi mereka, yang tidak memungkinkan saya untuk libur,” ujar Pimpinan Pusat Kesatuan Perempuan Partai Golkar (PP KPPG) Pengurus Pleno Jakarta, 2004-2009 dan 2009-2015.

Blusukan ke tengah masyarakat bukanlah sekadar menjalankan tugas formal sebagai anggota. Bagi Endang, berhubungan dengan konstituen dan masyarakat adalah kewajiban yang harus dijalaninya. Oleh sebab itulah, bertemu dengan pemilihnya dan masyarakat di dapil, dia lakukan secara terus menerus. “Bahkan, ketika saya tak sempat ke dapil, konstituen dan masyarakat dipersilakan datang ke Jakarta,” ujarnya.

Untuk memudahkan berkomunikasi dengan konstituen dan masyarakat luas dari berbagai lapisan, Endang mendirikan Rumah Komunikasi di Solo dan Sukoharjo. Di rumah itu, seluruh aspirasi dari semua kebutuhan untuk membangun daerah, baik pembangunan fisik maupun nonfisik, dibicarakan dan ditampung. Selanjutnya, memperjuangkan aspirasi rakyat itu supaya masuk ke dalam program yang dicanangkan mitra kerja di komisinya.

“Niatan saya masuk ke Senayan itu memang untuk menyalurkan aspirasi rakyat sesuai kebutuhannya,” kata pendulang 48.547 suara di Dapil Jawa Tengah V, pada Pemilu Legislatif 2014.


BIODATA ENDANG SRIKARTI HANDAYANI, SH, MHUM


No. Anggota : A-275
Tempat Lahir/Tgl Lahir : Boyolali / 18 Agustus 1963
Agama : Islam

Pendidikan
•SMA Persamaan, Jakarta (1989-1992)
•S1, Universitas Borobudur, Jakarta (1996-2001)
•S2, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta (2007-2009)

Organisasi
•Pengurus Pleno PP KPPG, Jakarta (2009-2015)
•Pengurus Pleno PP KPPG, Jakarta (2004-2009)
•Targati Bela Negara
•Wanita Pembangunan Indonesi

Pekerjaan
•Advokat (2009-2013)
•Anggota DPR-RI Fraksi Partai Golkar (2014-sekarang)
 

Tidak ada komentar:

Diberdayakan oleh Blogger.